Akademisi Nilai Sebutan ‘El Slepet’ Muhaimin dan ‘El Sulfat’ Gibran Lebih Tinggi Sentimen Negatifnya dibanding ‘El Taro’ Mahfud

YOGYAKARTA – Debat calon wakil presiden yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat malam (22/12/2023), menuai ragam komentar publik. Muncul istilah-istilah yang cukup viral di sosial media. Yakni, julukan Baru ‘El Slepet’ untuk Muhaimin, ‘El Sulfat’ untuk Gibran dan El Taro Mahfud MD.

Muhaimin diberi julukan El Slepet lantaran kerap menggaungkan kata slepet dalam kampanyenya. Sementara, El Sulfat untuk Gibran, karena viralnya pernyataan asam sulfat yang seharusnya asam folat untuk ibu hamil.  Sedangkan Mahfud MD berjuluk El Taro, dengan alasan mengenakan baju adat Madura garis-garis warna merah-putih seperti pakaian yang digunakan karakter iklan snack Taro.

Terkait hal tersebut, Pemerhati Politik dan Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Fuad SH MH MKn menilai debat cawapres perdana memang menarik dan akan memantik komentar dari berbagai sisi.

Semua pihak punya preferensi dalam memberikan penilaian dan tentu saja penilaian pemenang debat sangat tergantung dari sudut pandang dan faktor yang digunakan sebagai ukuran penilaian.

“Untuk menilai siapa pemenangnya tentu parameter yang digunakan juga harus jelas. Dari sisi mana kita menilai, hasilnya pun berbeda-beda. Yang jelas bagi masing-masing pendukung paslon, akan meyebut paslon yang didukungnya adalah pemenang, tentu ini subjektif,” ungkapnya, Sabtu (23/12/2023).

Fuad menjelaskan, tema debat adalah ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Penentuan tema tersebut sudah jauh-jauh hari dilakukan. Artinya, fokus debatpun harus tidak keluar dari tema yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan tema tersebut, lanjut Fuad, seharusnya fokus yang disampaikan masing-masing cawapres pada permasalahan ekonomi.

“Masalah ekonomi ini sangat penting, jadi jangan dianggap sepele. Apalagi punya niat untuk menjebak orang lain dengan singkatan atau penggunaan bahasa asing yang berlebihan. Wong ini debat sesama anak negeri, para calon pemimpin terbaik masa depan,” paparnya.

Ia menekankan, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah permasalahan ekonomi memang berkaitan erat dengan hukum. Sebab, menurutnya, membahas ekonomi mesti membahas hukum, apakah itu hukum privat atau hukum publik.

“Hukum itukan sesuatu yang harus dijadikan panduan bagi siapapun untuk melakukan apapun. Menurut saya, tidak penting menentukan skor tertinggi pada debat semalam. Publik Indonesia inikan heterogen dengan beragam latar belakang, baik itu pendidikan, suku dan lain-lain sehingga sangat mungkin memiliki perspektif yang berbeda-beda untuk menilai penjelasan para cawapres tersebut,” terangnya.

Terkait julukan julukan baru ‘El Slepet’ untuk Muhaimin, ‘El Sulfat’ untuk Gibran dan El Taro Mahfud MD di sosial media, ia menegakan hal tersebut biasa saja dan ini menjelaskan perhatian publik media sosial pada cawapres ternyata tidak kalah penting perhatiannya sama para capres.

Meskipun begitu, perlu dipahami penilaian-penilaian tersebut lebih cenderung subyektif, karena dipengaruhi faktor-faktor tertentu.

“Kalau dicermati, julukan El Slepet untuk cawapres 01 dan El Sulfat untuk cawapres 02 ini kan bermula dari penilaian netizen atas ucapan atau hal yang disiratkan melalui pemikiran dari kedua cawapres tersebut. Menurut saya, kecenderungannya yang muncul lebih mengarah pada sentimen negatif. Jangan disepelekan kalau netizen memberi komentar seperti itu. Saya melihat ini agak berbeda dengan misalnya julukan El Taro yang disematkan ke Cawpres 03 karena mengenakan kostum merah putih,” paparnya.

Fuad juga mengingatkan, permasalahan kita di masa depan bukan hanya tentang ekonomi lokal-regional, tapi juga ekonomi global dengan sekian banyak tantangannya. “Saya kira nalar masyarakat akan dengan sendirinya menilai dari ketiga cawapres mana yang bisa jadi juara, apakah juara karena menguasai materi debat, apakah juara karena retorika, atau juara karena konkrit dan memahami kompleksitas permasalahan ekonomi yang berkaitan erat dengan politik dan hukum,” pungkasnya. (Arumi/ Tim Redaksi)