201 Tahun Perang Jawa, Ruh Diponegoro Digaungkan Melawan Penindasan

YOGYAKARTA  – Penindasan, kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi, dan oligarki kapitalis dinilai sebagai bentuk kolonialisme baru. Semangat perlawanan Pangeran Diponegoro pun diserukan kembali untuk menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang masih berlangsung hingga kini.

Seruan itu mengemuka dalam Nyadran Diponegoro untuk memperingati 201 Tahun Perang Jawa (1825–2026) di DC Cafe Reborn, Jalan Damai No.5A, Mudal, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Minggu (19/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri GPBH Prabukusumo, anggota DPD DIY Ahmad Syauqi Soeratno, A’wan PBNU KH Abdul Muhaimin, Ketua Panitia Hary Sutrasno yang juga  nasional cucu pahlawan nasional Mr. Kasman Singodimedjo, Ketua Umum Patra Padi (Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro) Raden Rahardi Saptata Abra, Ketua SAR DIY Brotoseno, budayawan Sigit Sugito, budayawan seniman Yogyakarta serta sejumlah aktivis pergerakan 1980 – 1990.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut, Perang Jawa merupakan salah satu perlawanan besar terhadap kolonialisme Belanda. Selama lima tahun (1825-1830) Belanda mengalahkan dengan kerugian besar. Semangat perang suci agama (jihad) dengan taktik gerilya menjadikan pasukan Diponegoro selalu mendapat kemenangan.

“Secara teori militer, peperangan itu Belanda menang. Tapi kenyataan peperangan dimenangkan pasukan Diponegoro,” kata Agus.

Menurut Agus, Pangeran Diponegoro memiliki karakter perjuangan yang melampaui sekat feodalisme. Pangeran yang dikenal dengan nama Ontowiryo itu memilih meninggalkan lingkungan keraton dan berbaur dengan rakyat.

Sikap egaliter tersebut, lanjut Agus, tidak lahir secara tiba-tiba. Pendidikan agama dan keteladanan keluarga membentuk karakter Diponegoro. Ia juga dikenal dekat dengan tradisi tarekat Sathoriyah. “Jatidiri bangsa kita dirusak oleh kolonial Belanda. Sekarang makin terpuruk,” ujarnya.

Agus menilai, ruh perjuangan Diponegoro perlu dihidupkan kembali untuk menghadapi penjajah politik (oligarki kapitalisme) dan birokrasi korup. Negara, menurut dia, tidak boleh dikendalikan kepentingan kapitalis dan kelompok penguasa yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri. “Kita harus kembali kepada ruhnya Diponegoro. Kekuatan agama harus mengilhami perjuangan. Manunggaling kawula gusti,” kata Agus.

Ketua panitia peringatan Hary Sutrasno mengatakan, Perang Diponegoro merupakan salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah Indonesia. Perang yang pecah pada 20 Juli 1825 itu berlangsung selama lima tahun dan menguras kekuatan pemerintah kolonial Belanda.

“Lebih dari tujuh ribu serdadu Belanda tewas. Perang lima tahun ini menghabiskan sepertiga anggaran negeri Belanda saat itu. Jika dikonversi dengan hitungan hari ini, jumlahnya bisa mencapai lebih dari Rp3.000 triliun,” kata Hary.

Acara diakhiri dengan pernyataan para budayawan seniman Yogyakarta.  Mereka yang tergabung dalam Serikat Warga Jogja menyerukan agar perjuangan Pangeran Diponegoro tidak berhenti sebagai romantisme sejarah. Pernyataan sikap yang dibacakan oleh para budayawan. Agung Dahono (aktivis Jaker) menegaskan pentingnya menerjemahkan nilai perjuangan Diponegoro ke dalam keberanian melawan penindasan pada masa kini.

Serikat Warga Jogja juga mengusulkan kajian akademis dan historis sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kemungkinan pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta.

Usulan tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah kelahiran dan jejak perjuangan Diponegoro. Namun, Serikat Warga Jogja menegaskan kedudukan Diponegoro sebagai pahlawan nasional tetap menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. “Perjuangan Pangeran Diponegoro belum selesai,” demikian salah satu pesan dalam pernyataan sikap tersebut.

Serikat Warga Jogja menilai warisan perjuangan Diponegoro merupakan sejarah perlawanan terhadap penindasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengorbankan rakyat.

Karena itu, mereka menyerukan penolakan terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, nepotisme, serta berbagai praktik yang mencederai keadilan. Kolonialisme, dalam konteks kekinian, dinilai tidak selalu datang dari kekuatan asing. Penindasan juga dapat tumbuh dari dalam negeri ketika kekuasaan disalahgunakan dan kepentingan oligarki kapitalis mengalahkan kepentingan rakyat.

Nyadran Diponegoro pun menjadi pengingat bahwa 201 tahun setelah Perang Jawa, ruh perlawanan terhadap penindasan masih relevan. Sejarah tidak cukup dikenang. Ia harus menjadi keberanian untuk melawan ketidakadilan. (Yuliantoro)