YOGYAKARTA – Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengkritik langkah yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang akan mengedarkan gelang vaksin sebagai penanda warga telah mendapatkan vaksin. Meski diakui, upaya seperti itu sah-sah saja. Bahkan menjadi salah satu cara Pemkot Yogyakarta membantu warga, khususnya mereka yang kesulitan mencetak sertifikat vaksin.
“Jika hanya dilihat dari niat dan tujuan penggunaan dari gelang vaksin tersebut, ya tidak masalah. Tetapi ada permasalahan lain yang lebih luas dan kompleks,” kritik salah satu anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba, Rabu (18/08/2021).
Menurut Kamba, Pemkot Yogyakarta juga harus menyampaikan beberapa hal kepada public. Seperti sumber anggaran dari pembuatan gelang vaksin tersebut dan berapa besaran anggarannya. Jika sumber anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tentunya sudah dirembug bersama para legislatif dalam hal ini para wakil rakyat alias DPRD Kota Yogyakarta.
“Namun, jika gelang tersebut bantuan dari pihak swasta tidak masalah, sepanjang aturan tidak ada yang dilanggar,” imbuhnya.
Selain itu, Kamba juga mengingatkan, yakni soal jaminan keamanan data kependudukan atau data pribadi yang ada di gelang vaksin. Karena bisa saja gelang vaksin itu hilang, dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kami tekankan lagi, pentingnya soal jaminan keamanan data pribadi dari pemilik gelang pribadi tersebut,” katanya.
Selanjutnya, Kamba menyoal soal efektivitas dan seberapa kegentingan mendesak penggunaan dari gelang vaksin tersebut. Menurut lulusan UGM ini, alangkah baiknya Pemkot Yogyakarta meniru saja apa yang dilakukan takmir Masjid Jogokaryan Kota Yogyakarta yang membagikan voucher bagi jamaah masjid untuk berbelanja di UMKM atau warung sekitar masjid. Langkah tersebut lebih efektif membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan di tengah dampak pandemi Covid- 19 seperti saat ini.
Forpi Kota Yogyakarta juga mengingatkan agar lebih dimaksimalkan vaksinasi ditingkat kelurahan bahkan basisnya hingga tingkat RT/RW.
“Mari, dimaksimalkan saja vaksinasi, agar tercipta herd immunity sesuai target nasional dan daerah,” ajaknya.(Tim Redaksi)
YOGYAKARTA - Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Bank Muamalat berfoto bersama peserta Synergy…
BANDUNG - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat)…
Apalagi Pengajuan Kredit Sesuai Kehendak Nasabah PURWOKERTO - Tuntutan pembatalan kredit kepada Bank Mandiri Taspen…
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat peningkatan yang signifikan pada pembayaran biaya sertifikasi…
JAKARTA - Di era media sosial, prestasi sering kali diperlakukan seperti etalase. Sertifikat dipamerkan, gelar…
JAKARTA – PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) mengajak nasabah untuk berpartisipasi dalam Polling…