Sebagian Tempat Wisata Di Sulawesi Tengah Boleh Dibuka dengan Prokes Diperketat

PALU – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 juga berpengaruh pada sektor wisata. Pada PPKM level itu, membuat aktivitas layanan di area public, termasuk tempat rekreasi atau wisata juga ditutup untuk sementara waktu. Apalagi keputusan tersebut diperkuat dengan surat edaran dari Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) tentang penanggulangan Covid-19.

Berbeda dengan PPKM level 3. Saat keputusan penurunan level dilakukan, objek wisata sudah diizinkan beroperasi dan terbuka untuk umum.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulteng I Nyoman Sriadijaya usai membuka kegiatan di salah satu Hotel di Sigi, baru-baru ini.

“Dalam masa PPKM pada level 3, saya lihat boleh dibuka tempat-tempat wisata. Namun, harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes), dengan menerima 50 persen kapasitas kunjungan yang ada,” ungkap I Nyoman.

I Nyoman meneruskan, saat ini kasus Covid-19 di Sulteng mulai terjadi penurunan, sehingga pihaknya berharap situasi tersebut terus membaik. Sebab efek PPKM ini sangat dirasakan pelaku industri pariwisata.

“Dengan adanya pembatasan ini sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata. Karena pariwisata mengharapkan adanya kunjungan wisatawan. Di masa pandemi tamu-tamu atau wisatawannya harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga tempat wisata itu produktif dan aman untuk kesehatan,” katanya.

Sehingga yang datang adalah mereka orang-orang sehat, sehingga rentan tertular dan terpapar itu bisa dihindari, karena semua harus saling menjaga.

“Jika tidak salah yang belum dibolehkan untuk membuka tempat wisata yakni Kota Palu, Poso, dan Banggai. Sebab di wilayah tersebut, masih berstatus PPKM level 4. Kami berharap semua aktivitas kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif akan berjalan kembali,” katanya.

I Nyoman mengungkapkan, Dinas Pariwisata Sulteng saat ini tidak lagi mengeluarkan surat edaran, sebab sudah ada Surat Edaran Gubernur dan tinggal diteruskan kepada Dispar kabupaten/kota.

“Jika misalnya SE Gubernur keluar hari ini, biasanya kabupaten lambat meresponnya. Biasanya, kami ingat meneruskan ke sejumlah dinas pariwisata yang ada di kabupaten dan kota,” katanya.(tim redaksi)