Pakar Politik UWM Yogyakarta: Mahasiswa Menguji Kepercayaan Terhadap Pemerintah Jokowi

YOGYAKARTA – Aksi demonstrasi oleh para mahasiswa di beberapa daerah di Indonesia, pada hari Senin (11/04/2022) akan menjadi tolok ukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah periode kuartal pertama 2022.

Pakar Politik Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Dr. As Martadani Noor menyatakan, aksi-aksi yang bertendensi protes, mengkritisi, maupun mendukung menjadi tolak ukur agregasi atau tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan maupun kinerja suatu pemerintahan.

Bicara mengenai aksi demonstrasi mahasiswa yang menyoal inkonsistensi pemerintah dalam kaitan wacana penundaan pemilihan umum 2024, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UWM Yogyakarta itu menyatakan, aksi protes maupun mendukung pemerintah menunjukkan ada pesan yang ingin disampaikan mahasiswa kepada pemerintah. Dalam konteks aksi protes, itu bisa dibaca sebagai indikator bahwa pemerintah dipersoalkan tingkat kinerja dan kebijakannya, termasuk visi politiknya.

Mengapa mahasiswa protes, lanjut Dr. As Martadani, ada pesan yang disampaikan secara konvensional melalui komunikasi publik yang tidak dipahami pemerintah.

Mahasiswa membawa pesan intelektualitas, dan moralitas politik. Ketika mereka sampai turun ke jalan, berdemonstrasi, memprotes pemerintah, aksi tersebut menjadi representasi bahwa pemerintah (eksekutif) maupun legislatif bebal terhadap pesan yang disampaikan mereka. Karena itu perlu aksi jalanan untuk meluruskan inkonsistensi kebijakan maupun sikap politik pemerintah.

“Demonstrasi oleh mahasiswa, itu menunjukkan bahwa pemerintah dan para elit nasional gagal menangkap dan memahami pesan intelektual dan moralitas politik dari mahasiswa,” tegas Dr. As Martadani, Selasa (12/04/2022).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan tiga tuntutan yaitu pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, harus konsisten menjalankan konstitusi, tidak menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden periode ke tiga secara inkonstitusional, menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan menuntut penurunan harga kebutuhan pokok.

Menurut Dr. As Martadani, tiga poin tuntutan itu bisa dimaknai bahwa mahasiswa sebagai bagian dari representasi publik sangat tidak puas dan merosot kepercayaannya terhadap pemerintah Jokowi. Situasi demikian menjadi tantangan bagiamana pemerintah Jokowi merespons tuntutan publik, dengan melakukan langkah-langkah yang menunjukkan pemilu dilaksanaan tepat waktu, pembangunan IKN sesuai ketentuan konstitusi dan asas transparansi, dan akuntabel, dan tuntutaen harga bahan pangan bisa diturunkan.

“Pesan intelektual dan moralitas politik yang disampaikan para mahasiswa menjadi tanggungjawab pada Presiden Jokowi, para menteri, anggota dewan dan elit partai untuk merespons dan menjawab tuntutan itu. Kalau pemerintah dan para elit politik mampu melakukan perubahan atau agregasi politik, kepercayaan politik kembali meningkat,” katanya.

Survei Indikator Politik Indonesia pada periode 15 Januari-17 Februari 2022, menunjukkan, terdapat angka ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Jokowi sebanyak 47,9% responden dari etnis Betawi, 44% responden dari etnis Sunda, dan 30,8% dari etnis Minang. Sementara itu, etnis yang paling puas terhadap kinerja Jokowi adalah etnis Madura sebesar 92,2%, 84,7 % etnis Batak, dan Melayu sebesar 77,8%. Namun, mayoritas (70,9%) masyarakat merasa puas terhadap kinerja Jokowi, sebaliknya yang tidak puas 24,9% dan sisanya 4,2% tidak menjawab.

“Apakah tingkat kepercayaan ke pemerintah bisa naik lagi, kita perlu lihat bagaimana langkah-langkah pemerintah pasca aksi demonstrasi mahasiswa,” ujar As Martadani.(tim redaksi)