Kemenhub RI Dituntut Atasi Kesemrawutan Perkeretaapian

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dituntut membenahi semrawutnya masalah perkeretapian nasional yang terjadi belakangan ini. Mulai dari masalah roda light rail transit (LRT) yang cepat aus akibat dugaan kesalahan desain rel, hingga kecelakaan di perlintasan sebidang yang terus berulang.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang mengingatkan, wewenang penerbitan izin operasi hingga pemeliharaan prasarana perkeretaapian umum menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Prasarana itu mencakup jalur atau jalan rel, bangunan stasiun, persilangan sebidang, sinyal, dan lainnya.

“Harus ada anggaran yang konkret tiap tahunnya dari Kementerian Perhubungan untuk memelihara prasarana perkeretapian,” kata Deddy, Selasa (5/11/2023).

Sudah ausnya roda LRT Jabodebek padahal baru beroperasi akhir Agustus lalu, sambungnya, diduga akibat kesalahan desain rel yang pembangunannya menjadi tanggung jawab Kemenhub.

“Jika ada desain prasarana yang salah, harus ada yang tanggung jawab, apakah itu Kemenhub melalui direktorat terkait atau kontraktor yang terlibat. Harus ada evaluasi dan pembenahan soal ini,” ujarnya Deddy.

Ia juga menekankan tanggung jawab Kemenhub membangun palang pintu kereta api di perlintasan sebidang. Pasalnya, hingga saat ini masih terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang akibat ketiadaan palang pintu.

Kecelakaan terakhir terjadi pada 19 November 2023 lalu di Dusun Prayuwana, Desa Ranupakis, Lumajang, Jawa Timur. Sebanyak 11 penumpang mini bus elf meninggal akibat tabrakan dengan Kereta Api Probowangi. “Di sini perlunya koordinasi Kemenhub dengan pemerintah daerah,” tekannya.

Di kesempatan berbeda, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengendus dugaan penyimpangan dalam pembangunan longspan rel LRT di tikungan perempatan Kuningan, Jakarta. Pembangunan yang menurut Agus salah desain itu, mengakibatkan roda LRT lekas aus. (Arumi/ Tim Redaksi)