Dr. H. Hilmy Muhammad MA: Indonesia Wajib Waspadai Politik Luar Negeri Agresif Amerika Serikat

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. menilai, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran karena menolak negosiasi, sebagai bentuk politik luar negeri agresif yang menutup kegagalan internal Amerika sendiri.

Menurut Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, Trump mengubah bahasa demokrasi dan hak asasi manusia menjadi alat intimidasi. Nilai dijadikan slogan. Kekerasan dijadikan metode.

Amerika, kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini, justru sedang berada dalam kondisi rapuh. Polarisasi politik ekstrem, kekerasan senjata, krisis narkoba, dan kesenjangan ekonomi memburuk.

“Ini bukan kepemimpinan global. Ini pelarian. Trump menutup kegagalan domestik dengan ancaman ke luar negeri. Negara yang kehilangan kepercayaan diri selalu memilih musuh eksternal. Cara ini tua, berbahaya, dan keterlaluan. Di sisi lain, rencana penyerangan sepihak yang dilakukan Amerika ke Iran kian memperjelas ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” ujar Anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulis, Kamis (29/01/2026).

Dalam banyak kasus besar, lanjut Gus Hilmy, PBB gagal memainkan peran strategis. Konflik Gaza, perang Ukraina, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga berbagai intervensi militer menunjukkan lembaga itu semakin kehilangan relevansi.

“Ketika perang dan penculikan kepala negara bisa terjadi tanpa konsekuensi internasional, itu tanda sistem alarm global sudah rusak. PBB tidak lagi menjadi penengah, hanya penonton, hanya simbol. Tidak lagi menjadi penjamin keadilan global. Nyata- nyata PBB sudah tidak relevan sama sekali. Dunia butuh arsitektur perdamaian baru yang lebih segar dan tidak dikuasai segelintir negara kuat,” tegas Senator Indonesia asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut.

Situasi ini, lanjut Gus Hilmy, berbahaya bagi negara berkembang. Dunia bergerak menuju politik blok yang kasar, di mana kekuatan militer dan ekonomi menjadi penentu tunggal. Negara-negara kecil dan menengah hanya dijadikan alat legitimasi.

Dalam konteks Gaza, Gus Hilmy menyampaikan kritik keras terhadap inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa struktur multilateral yang adil. Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam skema seperti itu berisiko merusak posisi moral Indonesia selama ini.

“Indonesia dikenal konsisten membela Palestina. Tetapi jika masuk dalam geng yang tidak netral, posisi itu bisa runtuh. Perdamaian yang dirancang oleh pihak yang berpihak tidak akan melahirkan keadilan. Skema perdamaian yang tidak memberi ruang bagi Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri hanya akan memperpanjang ketergantungan dan konflik.” tegasnya.

Gus Hilmy meminta Indonesia bersikap lebih hati-hati. Gus Hilmy juga mempertanyakan keterlibatan Indonesia dalam kelompok inisiatif perdamaian yang dipelopori Amerika tanpa mandat dan peran jelas dari PBB.

“Indonesia perlu berpikir ulang. Ketika tidak ada campur tangan PBB, kita patut curiga. Ada agenda apa sebenarnya. Keadilan Palestina tidak akan lahir dari skema yang berat sebelah. Keadilan tidak lahir dari belas kasihan negara kuat. Keadilan lahir dari pengakuan setara. Jika itu tidak ada, yang terjadi hanya pengelolaan konflik, bukan penyelesaian,” kata dia.

Gus Hilmy menegaskan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam politik blok dan kepentingan geopolitik negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas aktif harus dijaga secara konsisten.

“Presiden dan Menteri Luar Negeri perlu menjelaskan secara terbuka apa tujuan Indonesia di Gaza. Jangan sampai Indonesia ikut mengail di air yang keruh dan kehilangan martabat diplomasi. Indonesia tidak boleh menjadi figuran dalam drama geopolitik,” pungkasnya. (Arumi)