Empati Pakar Komunikasi atas Penanganan Pandemi

Judul Buku      : Komunikasi Empati dalam Pandemi Covid-19

Penulis            : Vinda Maya Setianingrum, Dkk

Editor              : Nurudin, Dkk

Penerbit           : ASPIKOM Korwil Jawa Timur

Tahun              : Cetakan Pertama, Mei 2020

356 Halaman  (xviii + 338 halaman)

ISBN               : 978-602-5681-70-7

Pandemi masih berlangsung. Covid-19 belum ‘minggat’ dari bumi Nusantara. Juga di berbagai belahan bumi lain, kondisi masih sama. 3M-Memakai Masker, Mencuci Tangan, Memakai Masker, masih saja menjadi imbauan. Sebagian masyarakat mungkin sudah bosan dan tidak lagi mengindahkan ajakan untuk mentaati prokes (protokol kesehatan).

Sejak awal, penanganan yang ‘kurang serius’ dari pemerintah Indonesia menjadi pangkal dari berlarut-larutnya persoalan penanganan Corona-19. Tidak adanya satu suara dan satu standar dalam menangani pandemi, berakibat perpindahan kasus yang Muncul. Kalau bulan awal, Jakarta menjadi provinsi yang terbanyak, ditambah lagi sebagai pintu masuk terbesar dari luar negeri, menjadikan sasaran ‘bullying’ pada pemangku kepentingan DKI Jakarta. Entah karena penanganan yang berbeda terhadap para korban atau faktor ‘Like dan Dislike” pada Anis Baswedan, yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan penanganan terhadap pandemi, dan lebih banyak faktor politik alias beda pandangan politik saja.

Fakta lain, usai DKI Jakarta dengan kasus Covid-19 tertinggi, selanjutnya disusul Provinsi Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai episentrumnya. Provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan beberapa provinsi lain ikut menyusul, yang tentu saja dengan angka yang juga fantastis. Ini menandakan bahwa, penanganan Covid-19 tidak boleh berbeda dan setengah-setengah. Ada sisi lain yang patut dicatat, perpindahan orang dari provinsi satu ke provinsi lain, patut diperhitungkan sebagai salah satu mempercepat penyebaran.

Benar apa kata Muhammad Sulhan, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), bahwa lahirnya buku ini dikarenakan kepedulian. Peduli untuk segera menumbuh kembangkan wacana dan isu komunikasi yang berkelindan di tengah pandemi mematikan. Semuanya menyuarakan keprihatinan, berbasis fakta dan data, hingga merangkai dalam berbagai sudut pandang. Inti dari buku ini adalah menempatkan akal sehat untuk menyikapi kondisi pandemi. Para akademisi sepakat untuk menyalakan ‘lilin’ pencerahan daripada mengutuk ‘kegelapan’.

Praktek komunikasi yang dilakukan pemerintah, menurut Ali Nurdin, ternyata memiliki peran sentral dalam membuat kepanikan dalam masyarakat. Informasi yang berlebihan, baik di media mainstream maupun media sosial menambah kepanikan masyarakat. Informasi yang menyebar saling tumpang tindih (halaman 25). Itu ditambah dengan adanya erosi komunikasi dalam pencegahan.

Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya ini melanjutkan, kasus-kasus komunikasi yang terjadi dalam pencegahan Covid-19 bukanlah sebuah krisis atau bencana komunikasi. Aspek pemaknaan dalam penggunaan setiap kata dan kalimat yang digunakan dalam informasi publik melahirkan multi makna. Dalam peristiwa komunikasi, multi makna kata atau kalimat adalah suatu yang wajah. Namun pemerintah sebagai pemegang peran sentral informasi public harus mendesain kata dan kalimat yang digunakan agar tidak terjadi multi makna dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah harus meminimalisir terjadinya erosi komunikasi public agar melahirkan kepanikan baru.

Aspek berikutnya yang berperan dalam meminimalisir terjadinya komunikasi adalah media. Media tidak boleh digunakan sebagai alat provokasi yang menimbulkan kepanikan dalam kehidupan masyarakat. Media harus mampu menjadi mediator yang positif antara pemerintah dengan masyarakat.

Seiring dengan penyebaran Covid-19 yang terus terjadi, ada sebagian orang atau kelompok yang memanfaatkan Covid-19 untuk kampanye. Tahun 2020, memang menjadi tahun pilkada serentah di beberapa daerah, yang awalnya akan dilakukan pada 23 September 2020 dan bergeser ke Desember 2020.

Aturan tegas pelarangan berkumpul saat pandemi sudah diumumkan. Sedangkan masa pandemi tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan mengumpulkan massa. Cara yang paling memungkinkan adalah strategi ‘tebar pesona” dengan memasang foto atau gambar di baliho, spanduk, poster bahkan stiker. Strategi tersebut, menurut Rahadi (Menjebak Covid dalam Perangkap Politik, halaman 59) disebut strategi political branding. Dalam strategi political branding, seorang politisi harus mempunyai karakter personal yang kuat serta didukung penampilan diri seperti gaya rambut, gaya pakaian yang tujuannya adalah membentuk citra diri politisi tersebut (Sandra, 2013).

Contoh yang nyata adalah Bupati Klaten Sri Mulyani. Dia mengirimkan karangan Bunga yang berisi ucapan penyemangat bagi pejuang medis yang bekerja. Point permasalahan bukan ucapan penyemangatnya, namun foto diri dengan pose tangan yang mengepal tak ubahnya seperti spanduk kampanye. Langkah lain, Sri Mulyani juga mengumpulkan keluarga ODP dan PDP (istilah untuk masyarakat yang terpapar Covid-19) dalam acara pemberian bantuan sembako. Alih-alih menerapkan prokes dengan menjaga jarak atau pembatasan fisik (Physical Distancing), ternyata berlawanan dengan prokes. Terakhir, pembagian gratis bantuan handsanitizer dari kemenkos yang menimbulkan kehebohan. Dalam bantuan tersebut, ada stiker gambar Bupati Klaten pada botol handsanitizer tersebut (halaman 60).

Berbagai fenomena dan fakta yang ada membuat pemerintah terlihat lemah dan kurang sigap menghadapi Corona. Belum lagi, masing-masing daerah ‘berakrobat’ menciptakan strategi masing-masing dalam menghadapi Corona. Ada yang ketat, ada yang terkesan santai. Bahkan, ada pemerintah daerah yang terkesan cuek dan tidak peduli. Kasus positif sudah terbukti ada, malah kepala daerah menyangkal keberadaan virus di kabupaten yang dipimpinnya.

Saat pandemi seperti sekarang, selain langkah preventif dan aktif mengobati yang sudah positif Corona, juga ada upaya pendekatan spiritual. Organisasi keagamaan mendorong masyarakat berdoa lebih intensif, sebaik ihtiyar dengan melakukan segara cara sesuai medis. Baik Muhammadiyah maunpun Nahdhatul Ulama (NU), juga Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPH-PGI), dan lainnya memberikan imbauan untuk banyak melakukan doa dan mendekat pada Tuhan. Amrullah Ali Moebin, dosen IAIN Tulungagung menyatakan, berdoa adalah bagian dari komunikasi spiritual. Menurutnya, komunikasi spiritual itu berlangsung di dalam diri, dengan sesuatu “di luar diri” yang disadari keberadaannya oleh individu karena adanya kesadaran tentang esensi di balik eksistensi. (halaman 68-69).

Kemunculan Covid-19 juga mendorong berbagai hal, yaitu penguatan komitmen relasional komunikasi keluarga, kesiapan semau lembaga, termasuk pesantren dalam menangunggulangi Corona, solidaritas social yang tumbuh ditengah bencana, upaya pendekatan psikologi komunikasi di masa Pandemi Covid-19 dan masih banyak lainnya. Semuanya ada dalam bab dua buku ini.

Pada bab ketiga, para penulis banyak membahas peran media di era pandemi ini. Nurudin (Mengkaji Ulang Objektivitas Media dalam Pemberitaan Covid-19, Nurudin Halaman 165-168) menyatakan, media adalah windows of reality tetapi bukan realitas satu-satunya dan sebenar-benarnya. Karena itu, ia menyarankan agar kita mendudukkan pemberitaan virus Covid-19 pada posisi semestinya. Menyimpulkan fakta hanya berdasar satu ‘pintu’ media, apalagi hanya pintunya belaka, hanya akan mendangkalkan masalah dan membutakan diri pada fakta.

Sebagaimana Eko Pamuji, Dosen Universitas Dr Soetomo Surabaya menyebut tahun 2020 sebagai tahun suram. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga terjadi di negara lain. Bencana pandemi benar-benar membuyarkan harapan perbaikan ekonomi, juga sektor-sektor lainnya. Sebagai pekerja media, Eko melihat industry media benar-benar terdampak dan menjadi masa paling sulit dalam sejarah bisnis media. Sebelumnya didahului dengan kehadiran teknologi informasi telah meruntuhkan sejumlah media massa di dunia, dan dilanjutkan dengan adanya pandemi.

Kekuasaan media sosial mencapai puncaknya. Media mainstream atau media massa kalah pamor. Sayang disayangkan, kemenangan media social tidak disertai dengan pertanggungjawaban yang benar. Konten dari media social tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, industry media massa harus tetap ada, hidup, dan berkembang.

Fakta lain yang terjadi di media massa dan membuat miris adalah perusahaan media melakukan efisiensi alias pengurangan karyawan hingga pengurangan gaji (pemotongan gaji). Langkah lain yang dilakukan di antaranya melakukann pemangkasan biasa operasional, mengurangi jam kerja (Shift), meniadakan biaya rapat di luar kantor, menghilangkan makan ringan wartawan, menghentikan proses cetak, dan kegiatan peliputan, hingga menghentikan tunjangan uang makan dan uang transport karyawan. Sebagian kecil media telah merumahkan karyawan tanpa digaji. (hal. 172).

Sugeng Winarno (Hiperrealitas Covid-19, Hal 175) melihat terjadi senjakala kepakaran. Riuhny ragam narasi dari banyak pakal abal-abal tak terlepas dari fenomena di era lahirnya media baru (new media) saat ini yang memungkinkan siapa saja bisa menjadi seorang pakar. Orang biasa terbiasa mendapatkan informasi lewat Google dan beragam mesin pencari (search engine) digital. Fenomena tersebut oleh Tom Nicholas, Profesor dari UN Naval War College disebut sebagai era matinya kepakaran. Dalam bukunya The Death of Expertise, dia menjelaskan bahwa matinya kepakaran merupakan sebuah kondisi ketika semua orang bisa merasa mengetahui semua hal walaupun sejatinya mereka tak memiliki keahlian dan kompetensi. Munculnya pakar-pakar karbitan ini turut menjadikan informasi terkait Covid-19 menjadi semakin keruh.

Hal lain yang menarik,  dalam buku ini juga menyinggung soal public relations (PR) dan tantangannya. Permasalahan yang dihadapi praktisi PR tidak sebatas di pemerintahan saja, tetapi di swasta. Dalam halaman 189, Theresia Intan Putri Hartiana (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya) menyinggung krisis PR yang dihadapi PT HM Sampoerna. Tulisan di media yang memuat temuan kasus positif Covid-19 pada 100 buruh perusahaan rokok itu menjadikan klaster besar di Surabaya. Di sisi lain, peristiwa Covid-19 tidak sepenuhnya dibuka lebar dan transparan, dengan alasan menghindari kepanikan massa. PT HM Sampoerna perlu menerapkan strategi komunikasi yang tepat, mulai dari tahap pra krisi hingga pascakrisis.

Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Dr Soetomo Surabaya Zulaikha melihat dengan mudahnya obral data pribadi saat pandemi. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan langkah tepat, yaitu hanya membuka data korban yang mana mereka adalah pejabat publik. Namun, keberadaan media social menjadikan data pribadi siapapun yang bisa terbuka, baik sukarela atau tidak. Kebanyakan mereka memanfaatkan platform media social untuk mengkabarkan kejadian yang mereka alami, termasuk bagaimana proses menjalami isolasi dalam rangka penyembuhan dari Covid-19 (hal. 242).

Persoalan Covid-19 bukan semata-mata persoalan medis. Bahkan, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur WHO mengeluhkan hal yang sama. WHO merupakan organisasi yang paling sulit menggelola informasi di tengah maraknya pandemi. Beredarnya informasi yang sesat mengenai virus, penanganan dan pengobatannya menjadikan masalah tersendiri. Tuduhan Covid-19 adalah hasil gagal konspirasi China dan WHO begitu keras dialamatkan Badan Kesehatan Dunia tersebut. (Halaman 269, Gatut Priyowidodo, Dosesn UK Petra Surabaya).

Buku yang dicetak oleh ASPIKOM Korwil Jawa Timur ini terdiri dari lima bagian. Bagian pertama, adalah Covid-19 dan problem komunikasi elite politik. Pada bab dua, mengenai komunikasi empati, Covid-19 dan ketahanan masyarakat. Bab tiga dan bab empat, mengenai peran media di era pandemi serta pandemi dan tantangan dunia literasi. Pada bab terakhir, peran komunikasi pasca pandemi.

Ada 45 tulisan dari 47 penulis dan editor yang tergabung dalam buku ini. Pada bab pertama, ada 9 tulisan, pada bab kedua, terdapat 11 tulisan, bab tiga dan empat, masing-masing 8 dan 8, dan bab terakhir, bab 5 ada 9 tulisan. Latar belakang para penulis pun beragam asal kampus di Jawa Timur. Mulai dari Dosen Komunikasi di Untag Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, Univeristas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya, Universitas Islam Blitar, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Universitas Muhammadiyah Sidoharjo, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas UK Petra Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Merdeka Madura, Univeritas Ciputra Surabaya, Universitas Dinamika Surabaya, IAIN Kediri, Stikosa-AWS, Universitas Darusalam (UNIDA) Gontor, Universitas PGRI Ronggolawe, Universitas Yudharta Pasuruan, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Sedikit kekurangan dari buku ini, ada tulisan yang satu sama lain, saling bersinggungan atau mengulang-ulang hal yang sama. Ini tidak terbantahkan dan memang harus dimaklumi, karena bahasan dari fakta yang sama menjadikan begitu. Contoh mudah, saat Presiden RI Jokowi mengungkapkan soal mudik dan pulang kampung. Lebih dari satu penulis, menyinggung hal tersebut.

Buku ini cukup menarik dan patut dikoleksi, baik pengampu mata kuliah Komunikasi, praktisi PR, konsultan media, praktisi kehumasan dari pemerintah, dan siapa saya yang tertarik akan bidang komunikasi. Buku ini bukan yang hadir pertama kali di republik ini. Sebelumnya, dosen komunikasi di jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) sudah membuat buku sejenis. Demikian pula dari UGM, meski cakupan dan basic keilmuan berbeda. Kehadiran buku-buku semacam ini, terkait dengan Pandemi sangat bagus untuk memberikan wacana, pengalaman, dan pengertian yang beragam di masyarakat. Yang pasti, pembaca akan mendapatkan pencerahan yang sangat luas dan bermanfaat.****

Heru Setiyaka, bekerja di Perusahaan Konsultan, wira-wiri Yogyakarta – Jakarta